Pengalaman Terbang

Syamsudin Noor - Soekarno Hatta

Pengalaman Terbang dari Syamsudin Noor - Soekarno Hatta di Tengah Pandemi Corona Virus

I and Me

Meaning of Life

Kompasku

ArtikelSaya

26 Sep 2020

KONFLIK AGRARIA PADA MASA PRAKEMERDEKAAN

KONFLIK AGRARIA PADA MASA PRAKEMERDEKAAN

Hubungan Agraris Penguasa versus Rakyat

Periode prakolonial

              Pembahasan tentang hubungan-hubungan agraris tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang awal mula penguasaan tanah, karena dasar hubungan agraris akan selalu berkaitan dengan pola-pola penguasaan tanah yang ada. Menurut van setten van der meer, hak menguasai tanah pada awalnya bersumber dari kerja seseorang membuka hutan atau tanah-tanah yang semula tak tergarap.

              Dilihat dari pola hubungan produksi, Burger (1960) menyatakan bahwa masyarakat jawa pra kolonial sampai tahun 1800-an terbagi menjadi dua kondisi. Pertama di desa-desa terdapat kehidupan ekonomi sederhana (subsistence). Penduduk desa hanya memproduksi sesuai dengan kebutuhannya untuk kepentingan terbatas. Dalam konteks sumber daya agraria yang masih mencukupi penduduk desa, penguasaan tenaga kerja menjadi sangat penting. Hubungan-hubungan agraris yang tercipta lebih berdasarkan hubungan tolong-menolong dalam mengelola sumber daya agraris tersebut.

              Kedua, kehidupan masyarakat yang terikat pada hubungan-hubungan kekuasaan dan ketaatan pada kekuasaan raja-raja, bupati-bupati dan kepala-kepala yang berada di atas kekuasaan desa (feodal). Dalam kehidupan masyarakat seperti seperti ini kehidupan ekonomi yang bersandar pada kekuasaan feodal menjadi cukup dominan.

              Tauchid (1952) lebih menekankan pada pola agraris di Indonesia mengikuti pola hubungan feodal di kerajaan, yaitu tanah dan bahkan rakyat adalah milik raja.  Seperti daerah Yogyakarta dan Surakarta dan sekitarnya, tanah diklaim sebagai milik sultan dan sunan. Rakyat hanyalah penggarap tanah dan hanya berhak meminjam. Begitu pula di daerah kerajaan lain di seluruh Indonesia, di tempat raja berkuasa dan memerintah segala isi negeri terutama tanah mutlak dianggap kepunyaan raja. Dengan demikian rakyat sebagai penggarap tanah harus menyerahkan tenaganya kepada raja.

              Walaupun pola hubungan vertikal dalam penguasaan tanah relatif sama dengan raja sebagai pemilik dan raktay sebagai penggarap, mekanisme pengaturanya sedikit berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.

              Dalam sistem feodal, ada tiga pihak yang masing-masing berkepentingan dalam sistem penguasaan tanah yaitu raja, priyayi, dan rakyat atau petani. Kekuasaan raja sebagai pusat pemerintahan kerajaan sangat dominan karena kedudukannya yang hampir setara denga tuhan. Karena itu kekuasaan atas tanah sepenuhnya juga berada ditangan raja. Secara politis sistem kerajaan menganggap kepentingan kemakmuran untuk rakyat bukanyang utama karena kemakmuran lebih diarahkan untuk kerajaan. Rakyat dimanfaatkan semata-mata untuk kepentingan kerajaan.

              Akibatnya, konflik-konflik agraria yang terjadi pada masa itu berhubungan dengan diambilnya tanah-tanah yang semula dikuasakan oleh petani.implikasi dari konflik-konflik yang sering terjadi di beberapa bagian kerajaan memyebabkan timbulnya ketidakstabilan  sistem polotik.latar belakang ketidakstabilan ini dilihat dari luasnya wilayah sebuah kerajaan melalui penakhlukan-penakhlukan kerajaan-kerajaan kecil.

              Sekitar abad pertengahan ketika bangsa Eropa mulai memasuki masa imprialisme dengan di temukannya benua-benua baru mengalirlah berbagai bangsa untuk berjualan rempah-rempah di Asia Tenggara termasuk indonesia. Masa imperialisme diawali dengan ketertarikan bangsa Eropa untuk mencari sumber rempah-rempah yang sudah sejak lama menjadi mata dagangan dunia. Dari sinilah dimulai berbagai konflik yang muncul akibat perebutan pasaran sumber daya rempah-rempah. Portugis mulai meluaskan monopoli perdagangan rempah-rempah khususnya ke wilayah nusantara bagian timur seperti Ternate, Tidore, Ambon dan wilayah lainya. Kerajaan-kerajaan sempat terdepak dari kekuasaan mereka.

              Kondisi kian meburuk saat Belanda datang ke Indonesia pada akhir abad ke 16 melalui VOC mereka melakukan monopoli juga. Sistem monopoli ini dilakukan agar mereka mendapat jaminan tersedianya barang dagangan yaitu rempah-rempah demi kelancaran perdagangan mereka.

Periode Kolonial

              Periode ini merupakan babak baru dalam pola hubungan agraris masyarakat Indonesia, karena tahun 1800 an merupakan awal munculnya kebijakan agraria secara formal yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial babak baru ini dimulai pada zaman Raffles yang merupakan sistem sewa tanah, kemudian massa kekuasaan Van Den Bosch dengan sistem tanam paksanya sampai saat dikeluarkannya undang-undang agraria pada tahun 1870.

Masa Sewa Tanah (1800-1830)

              Periode ini diawali dengan kekuasaan gubernur jendral Herman Willem Daendels (1808-1830) kebijakan Daendles lebih ditekankan pada upaya meneruskan penanman wajib yang telah dilakukan pada zaman kompeni,terutama kopi .peraturan yang dikeluarkan daendles adalah peraturan penghapusan tanah-tanah milik raja dan wajib kerja bagi pemegang hak tanah, pajak dalm bentuk mengambil seperlima bagian dari hasil bumi rakyat, dan kewajiban kerja rodi dalam pembuatan jalan dari Anyer di Jawa Barat ke Penarukan di Jawa Timur untuk kepentingan militer .

              Pada tahun 1811-1816, Indonesia dikuasai Inggris dibawah pemerintahan Letnen gubernur Thomas Stamford Raffles. Rafles mencoba menerapkan sistem liberal yang memberikan kebebasan kepada petani dan memberikan kepastian hukum ada tiga prinsip yang dijalankan pada masa kekuasaan Raffles. Pertama segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi dihapuskan. Kedua peranan para bupati dalam memungut pajak dihapuskan. Ketiga berdasarkan pemikiran bahwa pemerintahan kolonial adalah pemilik tanah, petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa .

              Sejak diberlakukannya kebijakan tersebut, mulailah masa sistem sewa tanah di Indonesia. Perubahan yang sangat mendasar dalam sistem ekonomi liberal ini sangat mempengaruhi sistem kehidupan kemasyarakatan secara keseluruhan sampai ke daerah pedesaan.


              Pada prinsipnya, sistem sewa tanah yang dijalankan Raffles dimaksudkan untuk melepaskan ikatan feodal dan menggantinya dengan sistem pemerintahan kolonial, pemberian pajak atas tanah, dan peningkatan produksi untuk ekspor. Upaya pelepasan sistem feodal dianggap sebagai penghinaan terhadap bupati-bupati yang sebelumnya berkuasa. Hal ini menimbulkan ketakutan para bupati karena mereka akan kehilangan kehormatan dan kekuasaannya.

              Sejak masa sewa tanah diberlakukan, peredaran uang telah menyebabkan semakin diperbesarnya produksi hasil-hasil pertanian dengan cara memperluas areal penanaman .sistem pertanian kontrak ternyata telah berkembang pada masa ini .

Masa Tanam Paksa (1830-1870)

Sistem sewa tanah yang berlangsung hampir dua puluh tahun (1810-1830) dengan segala pembaharuannya ternyata tidak menghasilkan kemakmuran sedikit pun di Jawa, walaupun sebelumnya Raffles pernah berpendapat bahwa jawa adalah gudang beras, sementara itu sejak kekuasaan kolonial kembali ketangan belanda, anggaran pmerintahan Belanda merosot tajam, untuk menolong keuangan belanda yang semakin memburuk, pada tahun 1830, pemerintahan kolonial dibawah Van Den Bosch menerapkan sistem tanam paksa .sistem ini merupakan pemulihan eksploitasi seperti halnya penyerahan-penyerahan wajib yang pernah dilakukan VOC. Apabila sistem sewa tanah kekuasaan para bupati dihilangkan dan ikatan-ikatan feodal dihapuskan, sebaliknya dalam sistem tanam paksa, Van Den Bosch justru memanfaatkan adanya ikatan feodal untuk memaksakan kebijakan ini melalui pengaruh para bupati .perubahan ini berupaya memperbesar kekuasaan bupati dengan cara memberi apanage (pelunggu) berupa tanah yang bisa diwariskan .

              Kebutuhan yang besar akan tanah tanah pertanian menjadi dorongan kuat bagi organisasi desa untuk menguasain tanah dan tenaga kerjanya .pada masa ini posisi hak milik perseorangan sangat lemah .sistem tanam paksa sangat merugikan kepentingan petani karena membatasi pembukaan tanah-tanah baru sementara pertanian yang sudah ada terus dibagi-bagi.

Zaman Liberal

              Sistem tanam paksa yang dilaksanakan sejak tahun 1830 telah memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pemerintahan Belanda. Hal ini mendorong berbagai gugatan dari kelompok liberal untuk ikut serta dalam mengelolah tanah jajahan. Periode ini disebut juga periode liberal. Pada masa ini bukan hanya tanah kosong yang disewakan melainkan kan juga tanah sawah, mata pencaharian petani terancam hilang .semakin berkembangnya jumlah perusahaan swasta memerlukan pembukaan tanah-tanah baru .untuk itu pemerintah menerapkan peraturan tentang pengakuan terhadap milik perseorangan si pembuka tanah .

              Melalui undang-undang agraria, penanaman wajib yang semula menjadi kebijakan sistem tanam paksa mulai digantikan dengan sistem penanaman bebas. Oleh karena itu, penyerahan tanah dan tenaga kerja dihapuskan seluruhnya dan digantikan dengan sewa tanah dan perjanjian kerja sukarela  melalui sistem upah kerja antara rakyat  dan perusahaan swasta Belanda .

              Sistem penanaman bebas telah memberikan kekuasaan bagi terjadinya proses komersialisasi pertanian di pedesaan, sistem ini menitikberatkan pada penguasaan faktor produksi yakni tanah dan tenaga kerja, perkebunan baru dibuka  dengan cara menyewa tanah yang seharusnya diguakan untuk tanaman pangan .

              Penerapan UU Agraria 1870 telah memberikan kesempatan luas bagi modal swasta asing, sehingga jumlah perkebunan swasta pun meningkat pesat, meningkatnya permintaan ekspor sata itu menyebabkan tanah tanah perkebunan luas dipulau Jawa, Sumatera membutuhkan banyak tenaga kerja .

Konflik-Konflik Struktural

              Setiap periode menunjukkan konflik yang berbeda dan sangat tergantung kepada kondisi hubungan agraris yang ada, serta sistem dan kebijakan yang berlaku. pada kurun waktu tersebut. Sejalan dengan hal itu, perjuangan massa petani  dalam konpleksivitas konflik – konflik agrarian bukan lagi merupakan gejala baru. Pada masa prakolonial, bentuk konflik yang muncul dipengaruhi oleh pola-pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, yaiti feodal. Dalam hubungan seperti itu terdapat tiga pihak yang berkepentingan terhadap penguasaan tanah yaitu raja, priayi, dan petani (wong cilik).

              Begitu pula kehadiran VOC di Indonesia sangat mempengaruhi bentuk konflik. Konflik yang terjadi masa itu lebih berhubungan dengan persoalan perebutan komoditas perdagangan yang kemudian berhasil dimonopoli VOC. Dapat dikatakan bahwa kehadiran kekuasaan VOC dan campur tangannya dalam mengatur pemerintahan pada masa itu, menjadi sebab munculnya persoalan – persoalan politik agraria. Demikian pula pada masa sewa tanah dan dan tanam paksa. Pada masa ini konflik banyak muncul dalam kaitan dengan pola hubungan produksi, komoditas ekspor, seperti lada, nila, dan gula. Konflik tersebut muncul ketika rakyat yang diharuskan menananam komoditas ekspor kehilangan sebagian besar waktunya  dan kehilangan kesempatan untuk menanam komoditas subsisten untuk kepentingan keluarganya.

              Setelah berakhirnya sistem paksa, dan memasuki masa penanaman bebas, permasalahan dan konflik – konflik agrarian semakin sering terjadi. Sampai dengan sebelum perang dunia ke II (1942) ,konflik- konflik agrarian dan protes – protes petani cenderung bersifat structural yang melibatkan pemilik modal yang secara mutlak berperan  sebagai penguasa tanah dengan  petani sebagai pihak yang memiliki tanah tetapi tidak dapat menguasainya.

              Scott (1993:49) melihat bahwa di daerah komersialisasi, protes dan kekerasan sebagai manifestasi dan ketidakpuasan petani akibat hubungan eksploitatif yang dirasakan tidak adil berawal dari lemahnya posisi petani dibandingkan penyewa atau pemodal. Komersialisasi sangat mengancam kehidupan masyarakat petani yang berorientasi pada pemenuhan kehidupan subsisten, sehingga benturan diakibatkan oleh perbedaan itu mendorong terjadinya konflik structural antara pemodal yang menguasai faktor produksi dan masyarakat petani yang tereksploitasi.

              Pada masa prakolonial dan kolonial , konflik agrarian yang muncul bersifat vertical dan sangat tergantung dari berlakunya sistem dan mekanisme aturan yang ada. Jauh sebelum masa kolonialisme, konflik agrarian yang terjadi berdampingan erat dengan aturan feodal yang mengikat bahwa tanah adalah milik raja sehingga hampir semua konflik agrarian bermuara pada kepentingan vertical antara raja dan rakyat. Dalam masa prakolonial, yang terlibat dalam konflik adalah semua lapisan masyarakat, yang memiliki kepentingan sama dalam menentang struktur feodal yakni melawan kelas pemilik tanah feodal.

              Walaupun demikian, situasi itu tidak berlangsunglama ketika terjadi perubahan pihak-pihak yang berkonflik. Aliansi antar lapisan hanya bersifat sementra karena yang terjadi kemudian adalah pengisapan modal kapitalis terhadap petani miskin yang menimbulkan pertentangan tajam antara keduanya. Sementara itu, peraturan dan kebijakan agrarian yang diterapkan pemerintah menyebabkan konflik-konflik agrarian anatara pemerintah kolonial yang lebih sering bersekongkol dengan raja melawan kaum elit pedesaan yang bersatu dengan massa rakyat yang semuanya bermuara pada persoalan siapa yang lebih berkuasa terhadap tanah.

              Kolonialisme telah menandai masuknya kapitalisme perdesaan, dan gerakan petani timbul manakala terjadi penguasaan tanah oleh dominasi asing. Kolonialisme ternyata semakin mempertajam konflik antar golongan yang terjadi di dalam masyarakat feodal. Akibatnya, konflik antar golongan terjadi karena masing – masing pihak menganut norma dan nilai yang bertentangan. Konflik agrarian yang muncul akibat peratura ini sangat jelas terjadi di kesultanan Banten, yang anggota kerabat dan kesultanannya sangat diuntungkan oleh sistem yang lama, sehingga berusaha mempertahankan hak- hak mereka.

              Disinilah permasalahan agrarian muncul, yakni ketika seluruh tanah milik pemegang apanage telah diambil alih kolonial. Kedudukan mereka menjadi seperti pemegang apanage di area yang disewa dari raja. Geerz (seperti dikutip onghokham, 1984:25:152) bahkan melihat ada hubungan yang langsung antara sistem tanam paksa ini dengan terjadinya involusi agrarian dan shared poverty di Jawa, yang mengakibatkan sistuasi ekonomi masyarakat pedesaan menjadi sangat buruk. Disamping itu, penderitaan petani semakin diperburuk oleh pemaksaan melakukan pekerjaanlain diluar tanpa dibayar, seperti pembuatan jalan ,pembentukan irigasi, pembangunan pabrik.

Konflik-Konflik Berlevel Lokal

              Dilihat dari pola umum, konflik yang terjadi bersifat lokal dan cenderung mewakili reaksi – rekasi lokal terhadap keresahan – keresahan khusus. Ini dibuktikan dengan fenomena munculnya reaksi yang sama dalam wilayah tertentu dalam waktu yang singkat tetapi dengan frekuensi aksi pemberontakan petani yang tinggi pada setiap massanya. Kartodirjo menemukan bahwa dilihat dari fenomena sejarahnya, frekuensi meletusnya pemberontakan petani di seliruh Jawa terhitung sanagat tinggi dan terjadi hampir setiap tahun.

              Walaupun demikian, dampak pemberontakan itu tidaklah begitu besar karena, pada umumnya bagian terbesar dari pemberontakan petani bersifat lokal dan tidak berhubungan dengan pemberontakan lain, bahkan petani tidak mengetahui secara pasti untuk apa mereka memberontak dan tidak menyadari bahwa nereka sedang terlibat dalam sebuah gerakan sosial yang revolusioner.

Rakyat Versus Raja, Bangsawan, dan Kolonial

              Dalam struktur masyarakat feodal, paling tidak ada tiga aktor yang mempunyai kepentingan terhadap tanah, yaitu raja, kelas, bangsawan, dan rakyat. Pada masyarakat ini dilihat dari sisi pihak yang terlibat , konflik dapat diklasifikasikan menjadi konflik structural dan horizontal. Konflik structural terjadi antara masyarakat dan pihak kerajaan sebagai akibat penerapan berbagai kewajiban, sementara konflik horizontal  banyak berkaitan dengan  konflik yang terjadi antara sikap akibat kebijakan kerajaan dalam hal pancasan . Walaupun demikian, dari beberapa sumber diperoleh keterangan bahwa konflik  structural lebih dominan daripada horizontal.

              Konflik tidak hanya terjadi dalam satu struktur  kekuasaan feodal. tetapi juga terjadi dalam suatu pertentangan antara kekuasaan feodal yang masih berlaku dalam masyarakat dan kekuasaan pemerintah kolonial yang bercorak kapitalisme. Dalam satu kasus, konflik bisa terjadi  dalam konteks feodalisme, misalnya antara rakyat dan  kekuasaan feodal.

              Setelah dikeluarkannya, Undang Undang Agaria 1870, actor yang terlibat konflik mulai bergeser dengan hadirnya pemilik modal perkebunan. Banyaknya tanah yang dikuasai , terlebih lagi terjadinya pengambilan tanah- tanah penduduk untuk kemudian  digunakan sebagai perkebunan serta adanya perkebunan di sekitar atau ditengah perkampungan penduduk, menyebabkan banyak konflik antara rakyat dan pihak perkebunan.

Peradilan Agraria Kolonial

Untuk sejengkal tanah, tak gampang orang disuruh berdamai. Tak mudah orang disuruh menyerah dan mengalah(M. Tauchid 1952:17).

              Informasi mengenai upaya penyelesaian konflik sangat terbatas. Terutama pada masa prakolonial tidak diperoleh informasi yang pasti tentang bagaimana upaya penyelesaian jika konflik terjadi. Moch. Tauchid (1952) menjelaskan bahwa pada 1817 di Yogyakarta ada semacam lembaga peradilan yang disebut Pasowan Mangu yang berkompetensi untuk mengadili urusan pertanahan, baik perkara yang berhubungan dengan tanah apanage, perkara kabekelan, dan persewaan tanah. Selain itu, pengadilan ini pun menangani kasus sengketa yang terjadi antara rakyat dan pihak onderneming dan juga antara rakyat dan bangsawan. Kasus yang terjadi antara rakyat dan onderneming terutama muncul setelah banyak kaum pemodal asing perkebunan datang ketika pemerintah kolonial Belanda menerapkan Agrarische Wet 1870. Banyak tanah pengusaha onderneming berada di tengah-tengah rakyat dan sebaliknya banyak perkampungan rakyat di tengah-tengah onderneming. Banyaknya kasus yang ditangani dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah kasus sengketa pertanahan di Pasowan Mangu

Tahun

jumlah perkara

Tahun

jumlah perkara

1892

400

1910

450

1899

355

1911

510

1900

394

1912

368

1901

426

1913

284

1902

407

1914

281

1904

398

1915

244

1906

364

1916

240

1907

376

1917

139

1909

381

 

 

 Sumber : Moch. Tauchid, 1952.

              Apabila pemahaman tentang jumlah perkara yang tercantum dalam Tabel 1 tersebut dikaitkan dengan jenis sengketa tanah dan frekuensinya, yang tercantum dalam Tabel 2, terlihat bahwa penurunan ataupun kenaikan jumlah perkara sangat ditentukan oleh jenis sengketa yang berkembang.

Tabel 2. Jenis dan jumlah sengketa tanah di Pasowan Mangu

Jenis sengketa

1889

1914

pajak dan pancen

60

-

penebangan kayu

15

74

penglepasan bekel

54

16

perselisihan ke-bekel-an

51

24

kedudukan kuli kenceng

7

2

tanah pertanian

50

46

tanah pekarangan

55

54

Tanaman

23

18

Air

15

10

lain-lain

16

37

Jumlah

346

281

Sumber : M. Tauchid, 1952.

              Hal ini tentu tidak lepas dari kebijakan agraria pemerintah (kolonial) pada masa itu. Penurunan frekuensi yang mencolok dalam kurun waktu satu setengah dasawarsa (1889-1914) menunjukkan gejala bahwa sengketa tanah yang terjadi bukan disebabkan persoalan hubungan antara petani dan administrasi kepemilikan tanah dalam sistem feodal ataupun disebabkan aktivitas dalam kegiatan pertanian, melainkan disebabkan munculnya jenis sengketa baru akibat akumulasi faktor produksi dari penguasaan petani ke pengusaha onderneming.

              Dalam Tabel 2 diperlihatkan bahwa jumlah kasus sengketa tanah yang diakibatkan penebangan kayu (hutan) dan jenis sengketa lain menunjukkan peningkatan frekuensi yang cukup berarti. Hal ini merupakan proses pembukaan hutan dan lahan-lahan pertanian baru bagi usah onderneming.

              Sementara itu, penyelesaian kasus-kasus sengketa perdata yang berhubungan dengan pertanahan banyak ditemui di pengadilan-pengadilan pemerintah kolonial Belanda (Landraad). Soepomo (1982) melaporkan banyaknya kasus sengketa perdata pertanahn yang terjadi di Jawa Barat, baik menyangkut masalah hak-hak atas tanah maupun hubungan hukum penguasaan tanah.

             

 

Petani: Antara Moral dan Rasional

Petani: Antara Moral dan Rasional

Tinjauan tetang petani dapat dilihat dalam beberapa pendekatan. Scott (1989:62) melihat petani dari segi moral yang hidup dalam pola subsisten dan enggan berisiko. Redfield (1985:88) melukiskannya sebagai suatu “kehidupan yang baik” dari nilai-nilai petani yang berlaku. Dalam pandangan petani, prinsip itu mempunyai kekuatan moral yang merupakan ukuran bagi penilaian petani terhadap mekanisme yang ada. Dalam teori ekonomi dualismenya, Boeke (1953) yang melakukan pengamatan tentang petani di Jawa menilai bahwa nilai dan sikap “limited needs” merupakan prinsip moral yang berlaku umum di kalangan petani Jawa. Menggarap sawah tidak dianggap sebagai kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan tetapi sekedar untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari. Keputusan-keputusan ekonomis petani, seperti prinsip mendahulukan selamat (safety first), merupakan indicator bahwa orientasi subsistensi sangat mendasari pola hidup petani. Pada hakikatnya, persoalan keuntungan yang diperoleh dari investasi di setiap lahan maupun produktivitas tenaga kerja, bagi petani, bukan merupakan prioritas karena kegiatan mencari keuntungan itu justru dianggap mengacaukan rutinitas subsistensi yang terbukti memadai dalam menjamin kesejahteraan petani. Menurut Wolf (1995:8), ada kecenderungan petani akan menghentikan usahanya berproduksi begitu kebutuhan subsistensinya terpenuhi.

              Sebaliknya, Popkin (1986) lebih mengakui adanya rasionalitas petani. Petani adalah “Homo Oekonomicos” yang akan terus berusaha memedulikan moral perdesaan seperti yang dikatakan Scott. Petani cenderung mempekerjakan tetangganya atas dasar tolong-menolong daripada mengambil tenaga kerja dari luar sekalipun dengan biaya yang murah. Dari beberapa pandangan tersebut terlihat bahewa sebuah keluarga tani bias tetap survive dan solidaritas komunitas tetap kuat, mereka mengandalkan sikap kepatuhan terhadap pengaturan-pengaturan sosial bersama. Oleh karena itu, pada masyarakat petani ada kecenderungan kesamaan bagi semua anggota dengan memberlakukan control social terhadap anggota yang kaya supaya membagi kekayaannya kepada yang miskin. Sementara itu, system ekonomi kelembagaan petani merupakan dasar tinjauan Hayami dam Kikuchi (1987) tentang petani. Keduanya mengakui adanya ekonomi moral “Scott” maupun ekonomi rasional “Popkin” pada masyarakat petani.

              Pandangan Redfield terhadap petani cenderung dikotomis yakni melihat petani sebagai part culture. Merujuk pada konsistensi perbedaan pendekatan dan tinjauan para ahli tentang petani dan melihat kondisi serta kebijakan yang ada di Indonesia, petani dengan pola hidup subsisten cenderung mendekati kenyataan yang bias dilihat pada masyarakat petani di Indonesia. Ada tiga indikator yang dipakai untuk memahami pola subsistensi petani. Pertama adalah sikap atau cara petani memperlakukan faktor-faktor produksi yakni tanah dan sumber daya agraria. Kedua adalah besar kecilnya skala usaha petani. Dan Ketiga adalah jenis komoditas yang dibudidayakan petani. Jika pola subsisten petani tersebut ditinjau dalam kenyataan situasi petani di Indonesia sekarang ini, dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada petani di Indonesia yang subsisten mutlak. Di Indonesia, data empiris mikro menunjukkan bahwa petani sudah cukup lama meninggalkan pemikiran dan cara-cara tradisional kea rah cara-cara modern yang berorientasi self sufficient.

              Konsep tentang petani subsisten merupakan kunci utama dalam menganalisis persoalan konflik agraria di Indonesia. Persoalan besar kecilnya skala usaha, sikap petani, dan pemilihan komoditas yang diproduksi akan menjadi kerangka pokok yang seterusnya digunakan dalam menganalisis persoalan konflik agraria tersebut. Asumsi sementara yang akan menjadi alat analisis memahami fakta sempitnya skala usaha petani adalah realitas terjadinya proses ketimpangan struktur penguasaan tanah, khususnya di Jawa, yang semakin tajam dalam dua dasawarsa (1973-1993). Ketimpangan struktur penguasaan tanah yang semakin tajam tersebut ditunjukkan dengan perubahan secara lanjut yakni semakin menyempitnya skala usaha tani dan meningkatnya jumlah tunakisma. Dengan demikian, kecilnya skala usaha yang dimiliki sebagian besar petani menunjukkan pola hidup petani Indonesia yang tergolong subsisten. Dikatakan demikian karena keterbatasan kemampuan berproduksi disebabkan kecilnya skala usaha yang dimiliki. Dapat disimpulkan bahwa ketimpangan perngusahaan tanah yang terjadi menyebabkan kondisi tidak meratanya tanah yang bias diakses petani untuk berproduksi. Walaupun demikian, menurut Wiradi (1990), persoalan skala usaha dan satuan luas sampai sekarang ini sebenarnya masih menjadi perdebatan akademis yang panjang. Menurut Nasikun, seperti dikutip Wiradi (1990:2), yang menjadi persoalan adalah mengapa ketika berhadapan dengan semakin gencarnya intervensi kapitalisme agrarian, petani kecil masih bisa bertahan (persistence) utamnya dengan modal keterbatasannya itu.

Petani dan Kapitalisme Agraria (Perkembangan Mode Produksi dan Konflik Agraria)

              Perkembangan mode produksi dipakai sebagai alat untuk menjelaskan dan meninjau kembali faktor-faktor yang mendorong munculnya konflik agraria. Perkembangan mode produksi sebagai sistem ekonomi secara keseluruhan melibatkan sekaligus aktor-aktor yang berperan dalam konfik agraria sejak masa prakapitalis atau feodal, masa kolonial, dan pascakolonial. Untuk menjelaskan mode produksi, hal yang paling penting adalah pemahaman mengenai cara sistem dan proses produksi dilakukan.

              Tanah mempunyai arti yang sangat penting karena tidak hanya dipandang sebagai faktor produksi tetapi juga merupakan aset penting bagi aktivitas manusia.

              Pada masa feodalisme atau prakapitalis, raja menganggap tanah sebagai simbol otoritas. Tanah dipinjamkan raja kepada para bangsawan yang kemudian diserahi tugas menyediakan pasukan perang dan menjaga keamanan di wilayah kekuasaan masing-masing. Sistem feodalisme mengutamakan hubungan erat antara raja dan tuan-tuan tanah dalam mengurus negara. Di Indonesia, sistem feodalisme muncul pada zaman Hindu dengan munculnya pusat-pusat kerajaan yang kekuasaannya bertahan rata-rata seratus tahun. Hal ini disebabkan karena penguasaan tanah tidak begitu menentukan sebagai dasar hubungan antara rakyat dan raja. Kekuasaan para bangsawan lebih didasarkan pada jumlah cacah yang sesuai dengan prinsip bersatunya kawula dan gusti sehingga dalam struktur masyarakat terlihat pengelompokan menurut kelas tertentu.

              Status tanah di Pulau Jawa, menurut Kano seperti dikutip Kasryno (1984 : 47-48), pada awalnya secara umum menggambarkan pola penguasaan tanah secara adat, berupa tanah yasan, gogolan, titisara, dan bengkok. Perbedaan hak atas tanah secara adat menjadi penentu bagi kedudukan seseorang dalam lapisan sosial di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya penguasaan individual maupun kolektif atas tanah pada masa-masa feodal. Raja merupakan penguasa tanah melalui penguasaan rakyat (cacah) yang pada prinsipnya berperan sebagai penggarap tanah untuk kepentingan kerajaan.

              Secara teoritis, penguasa kerajaan berhak menguasai, menjual, dan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang diusahakan rakyat berikut pengawasannya untuk kepentingan penumpukan kekayaan feodal. Akibatnya, unsur eksploitasi dan pemerasan oleh pihak kerajaan terhadap rakyat yang menggarap tanah menjadi mode produksi yang berkembang pada masa feodal.

               Menurut Boserup, seperti dikutip Evers dan Schiel (1992 : 192), tekanan kebutuhan akan tenaga kerja telah berakibat jangka panjang terhadap perkembangan agraris dan efek perluasan fakto-faktor produksi. Dalam sistem feodal, tuntutan raja terhadap tenaga kerja yang semakin meningkat untuk pembangunan kerajaan, turut pula meningkatkan sumbangan pajak atau upeti rakyat kepada raja. Karena itu, raja akan semakin banyak membentuk sikep baru yang ditunjuk menjadi penguasa tanah dengan beberapa ikatan kewajiban tertentu terhadap raja. Sumber-sumber ekonomi secara politis dikuasai feodal dan petani hanya menjadi sebagai penggarap dengan berbagai kewajiban kepada raja yang sifatnya mengikat. Akibatnya sering terjadi konflik antara raja (bangsawan) dan rakyat yang menggarap tanah hasil pemberian raja.

              Pola hubungan vertikal dalam sistem penguasaan tanah pada masa feodal menyebabkan bentuk konflik yang muncul bersifat horizontal dan vertikal, yakni implikasi dari adanya penguasa tunggal atas tanah. Mode produksi yang berkembang pada masa feodal cenderung memihak ke atas yakni penguasaan faktor produksi di tangan raja sebagai penguasa tunggal dan rakyat hanya berhak menggarap. Pada masa feodal, berkembang subur suatu metode produksi yang tidak memihak kepada rakyat, yakni sistem pemerasan sumber-sumber ekonomi rakyat melalui rutinitas penyerahan upeti dan tenaga untuk kekayaan raja.

              Bagi petani, tanah dianggap sebagai tanah pusaka dan tidak sekedar simbol apalagi mata dagangan. oleh karena itu, petani menolak cara hidup yang menjauhkan mereka dari tanah sebagai faktor produksi karena petani menganggap kegiatan pertanian merupakan usaha menjalin keharmonisan hubungan dan kerjasama saling menguntungkan.

              Perubahan fungsi tanah dari alat produksi untuk konsumsi si penggarap menjadi alat produksi untuk mencapai surplus maksimal menyebabkan tingkat eksploitasi tinggi pada faktor produksi yakni tanah dan tenaga kerja. Keadaan ini terlihat melalui proses perkembangan mode produksi dari kepentingan subsisten untuk memenuhi kebutuhan hidup ke bentuk produksi menurut perhitungan yang serasional dan efisiensi untuk keuntungan sebesar-besarnya. Sistem ini disebut sebagai kapitalisme.

              Ciri khas kapitalisme adalah penguasaan modal oleh kapitalis, sementara tanah dan tenaga kerja sebagai faktor produksi terpisah satu sama lain. Kapitalisme menempatkan tenaga kerja bukan semata-mata sebagai asset melainkan alat produksi melalui mekanisme upah. kapitalisme mengutamakan keuntungan yang sebesar-besarnya dan akumulasi modal untuk investasi. Kapitalisme terdiri atas dua jenis, yakni kapitalisme modal swasta dan kapitalisme negara. Kapitalisme modal swasta yakni kapitalisme yang berkembang atas dasar suasana kebebasan produksi, konsumsi, perdagangan, dan persaingan melalui kekuatan mekanisme pasar. Sedangkan kapitalisme negara adalah pemilikan capital terbesar di tangan negara dan rakyat menjadi buruh dari negara tanpa imbalan apa pun.

              Di Indonesia, kapitalisme dan penjajahan modern dimulai dengan peristiwa kedatangan kapal-kapal asing untuk berdagang pada awal abad enam belas.

              Pada masa tanam paksa, perkembangan mode produksi kapitalis pada dasarnya semakin tidak menempatkan kedudukan petani penggarap menjadi lebih baik, bahkan justru cenderung lebih buruk. Posisi tanah sebagai faktor produksi dan rakyat sebagai tenaga kerja diperas habis-habisan untuk kepentingan akumulasi capital pihak kolonial khususnya dari sektor perkebunan.

              Pada masa kolonial, perkembangan mode produksi kapitalis mencapai puncaknya pada masa liberal atau penanaman bebas. Terambilnya faktor produksi tanah dari penguasaan rakyat kepada pemodal merupakan gejala penguasaan faktor produksi, yaitu tanah dan tenaga kerja oleh pemodal. Implikasinya adalah menjadikan rakyat sebagai buruh di lahannya. Petani terjerat sebagai buruh upahan di sektor perkebunan yang menjadi satu-satunya pemasok utama kekayaan pemerintah kolonial melalui mekanisme mode produksi capital pada masa liberal.

              Dalam sistem kapitalis, hubungan produksi antara petani dan tanah menjadi sangat jauh. Akibatnya, konflik agrarian kerap mewarnai sistem pertanian dan perkebunan pada masa kolonial.

              Perubahan politik yang terjadi dengan berakhirnya masa kolonial di Indonesia turut serta mengubah mode produksi agrarian dari mode produksi kapitalis kolonial ke mode produksi agrarian populis. Mode agrarian populis menempatkan tanah, tenaga kerja, pengambilan keputusan mengenai proses produksi , akumulasi dan investasi capital di tangan keluarga petani. Dalam mode produksi populis, pengakuan hak individu atas tanah sangat jelas tanpa mengabaikan fungsi tanah secara sosial. Untuk itu negara mengatur supaya tanah dipergunakan untuk kesejahteraan bersama melalui sistem desentralisasi kekuasaan politik yang memberi kebebasan kepada petani untuk menyuarakan aspirasinya melalui organisasi.

              Perkembangan mode produksi populis dalam strategi agrarian yang membagi penguasaan tanah dan sarana produksi ke sebagian besar keluarga petani menyebabkan terjadinya pengambilalihan tanah secara besar-besaran dari pemilik tanah berlahan luas kepada petani kecil dan tak bertanah melalui kebijakan negara. Konflik-konflik tanah yang sifatnya internal dan bentuknya horizontal muncul mewarnai perkembangan mode produksi populis yakni antara para buruh tani dan petani-petani kecil melawan tuan-tuan tanah, petani kaya, dan penguasa-penguasa perkebunan.

              Perubahan kekuasaan daro Orde Lama ke Orde Baru secaraa mendadak membawa dampak pada terjadinya perubahan sistem politik. Salah satunya adalah perubahan strategi agrarian populis menjadi strategi agrarian kapitalis melalui ideology pembangunan yang terkait erat dengan sistem kapitalisme dunia.

              Perubahan mode produksi ke proses akumulasi capital menimbulkan rentetan konflik tanah sepanjang Orde Baru yang bersumber dari kegiatan pengambilalihan tanah-tanah rakyat oleh pemodal dan atau negara. Konflik tanah yang timbul akibat mekanisme mode produksi capital di masa Orde Baru terlihat sangat bervariasi yang melibatkan kelompok petani kecil sampai kelompok petani besar.

              Pada masa Orde Baru, mode produksi kapital menempatkan tanah dan tenaga kerja sebagai faktor produksi semata untuk kepentingan hampir semua sektor yang dianggap potensial mendukung pertumbuhan ekonomi. Eksploitasi terhadap rakyat dan tanah merupakan sumber kekayaan yang melimpah bagi golongan tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi dan kekuasaan, sementara rakyat menderita karena sumber-sumber daya agrarian banyak diambil alih oleh pemodal dan atau negara untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi.

              Pada masa Orde Baru terdapat dua pihak yang terlibat dalam mode produksi capital. Pihak pertama adalah petani dengan penguasaan tanah sempit atas daerah-daerah eks perkebunan atau sebagian dari hasil program land form. Pihak kedua ialah pemilik modal dalam negeri dan asing yang didukung negara untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

              Motivasi yang mendorong petani melakukan perlawanan dan pemberontakan terhadap kekuatan modal pada masa kolonial maupun pada masa Orde Baru sangat erat kaitannya dengan faktor kepentingan petani atas tanah-tanah tersebut. Pada masa kolonial, kerusuhan-kerusuhan dan pemberontakan timbul karena petani ingin kembali menggunakan tanah-tanah yang pernah digarap dari tangan penjajah atau dalam konteks yang lebih besar, petani mendambakan kemerdekaan tanah airnya dan lepas dari perbudakan asing. Oleh karena itu, motivasi utama pemberontakan petani terutama berasal dari pengaruh dan pimpinan para penguasa kerajaan atau bekas penguasa kerajaan yang kehilangan legitimasi kekuasaan atas rakyat yang oleh pihak kolonial telah dijadikan alat eksploitasi.

              Pada masa Orde Baru, perlawanan dan kerusuhan petani timbul lebih sebagai upaya petani dalam mempertahankan diri dari ancaman kehilangan  lahan yang hendak diambil para pemodal daripada aksi untuk memperoleh bagian tanah yang lebih besar dari yang sudah dimiliki. Kalaupun ada tuntutan terhadap tanah-tanah yang sudah diklaim oleh pihak swasta atau negara, tuntutan itu lebih kea rah menuntut hak dan penghargaan yang layak atas ganti rugi tanah-tanah yang tergusur.

Kondisi Petani akibat Merasuknya Kapitalisme Agraria Di Pedesaan

              Dominasi negara dan capital dalam mengelola sumber daya agraria dan tata produksi petani melalui mekanisme usaha mencapai swasembada beras rupanya menyebabkan kondisi baru sektor pertanian yang tidak menggembirakan. Terjadinya ketimpangan struktur penguasaan tanah yang semakin melebar, menurunnya income opportunities petani tunakisma dan petani kecil, maupun gejala konsolidasi lahan yang semakin meningkat oleh penduduk yang justru tidak bekerja di sektor pertanian merupakan beberapa contoh dari semakin merasuknya sistem komersialisasi di pedesaan. Dampak pengaruh kapitalisme kepada masyarakat pedesaan yang sangat jelas terlihat dari proses hilangnya kemandirian petani dalam mengusahakan sistem produksinya. Semua sarana produksi telah disediakan (bibit, pupuk, dan obat) dengan penggunaan yang diatur sedemikian rupa dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas produksi. Tujuan dan orientasi yang jelas adalah merasionalkan semua kegiatan petani agar mampu menghasilkan keuntungan (profit) yakni dengan berbagai inovasi baru di bidang pertanian.

              Menurut Hayami dan Kikuchi (dalam penelitiannya tentang petani dan kelembagaan Asia) menemukan bahwa stratifikasi petani muncul akibat masuknya sistem kapitalis ke pedesaan. Perubahan struktur agraris telah mengakibatkan terjadinya stratifikasi komunitas petani, meningkatnya jumlah petani komersial dan jumlah petani tak bertanah, serta melemahnya hubungan sosial yang berprinsip moral tradisional. Pola hubungan pasar dianggap telah menggantikan posisi pola pemerataan pendapatan dan adat tolong-menolong yang hidup di masyarakat petani. Contoh kasus (Clifford Geertz) pada masyarakat petani Jawa yang sangat dekat dengan prinsip hidup gotong-royong. Geertz menemukan bahwa startifikasi yang didasarkan pada kepemilikan tanah di desa tidaklah mencerminkan ketidaksamaan pendapatan. Terjadinya peralihan dari sistem bawon ke sistem tebasan akibat masuknya teknologi baru menyebabkan petani komersil cenderung mengabaikan kewajiban-kewajiban tradisional tentang pemerataan kerja dan pendapatan bagi penduduk miskin di desa. Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik asumsi sementara bahwa apa pun strategi yang dipilih petani ternyata hampir semuanya mengarah pada bentuk-bentuk hubungan mutualisme dan kompromistis yang sebenarnya merupakan indicator dari prinsip moral pedesaan.

              Meningkatnya kemiskinan di desa telah memaksa petani untuk mencari perlindungan kepada warga yang bukan kerabat. Kejadian itu menyumbangkan proses tumbuhnya kelas patron klen yang bermula dari ketidakseimbangan penguasaan tanah yang menyebabkan luas tanah yang sekian lama memberi otonomi kepada petani menjadi tidak memadai lagi untuk subsistensi sehingga jumlah petani miskin desa semakin bertambah. Sistem sewa tanah memberi bukti bahwa ternyata petani memilih hubungan patron-klien yang dianggap saling menguntungkan itu.

              Ancaman terhadap subsistensi petani tidak hanya disebabkan semakin merasuknya kapitalisme ke pedesaan, tetapi juga disebabkan tataran yang lebih besar yaitu berkembangnya kekuasaan negara melalui kebijakan-kebijakannya yang mengakibatkan akses petani terhadap sumber daya menjadi semakin terbatas. Kebijakan-kebijakan negara yang lebih menekankan kepada peningkatan produksi dengan berbagai fasilitas kredit telah menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial yang lebih meleba, walaupun belum mengarah ke polarisasi. Hal ini diakibatkan fasilitas tersebut hanya dapat dinikmati oleh kelompok petani berlahan luas. Dalam kapitalisme agrarian terjadi suatu perubahan kepemilikan faktor produksi dari petani kepada kelas pemilik modal. Tumbuhnya kapitalisme di Indonenesia didasarkan kepada akumulasi dari sektor agrarian, tidak hanya di subsector agrobisnis, tetapi juga pada eksploitasi hutan, tambang, laut, dan subsector-subsektor lainnya. Dalam pengelolaan hutan, misalnya hutan yang semula dikuasai masyarakat lokal pendukungnya, pada saat ini berubah menjadi miliki pemegang HPH.

 

Konflik Agraria Dan Reaksi Petani

              Konflik agraria terjadi manakala pihak-pihak yang berkonflik memiliki posisi dan motivasi yang berbeda atas penguasaan sumber daya agraria, tetapi memiliki kepentingan yang sama untuk memiliki sumber daya agraria seperti tanah dengan segala produk yang dihasilkannya. Konflik agraria tidak hanya terbatas pada masalah tanah, tetapi juga konflik terhadap sumber daya agraria yang sudah diusahakan oleh rakyat dan yang kelihatannya belum diusahakan oleh rakyat tetapi sebenarnya sudah ada dalam penguasaan rakyat. Sumber daya agraria yang sudah diusahakan oleh rakyat seperti pengambilalihan tanah-tanah pertanian yang sedang ditanami komoditas pangan untuk kepentingan industri dan pariwisata. Konflik agraria yang terjadi karena perebutan sumber daya agraria yang kelihatannya belum diusahakan oleh rakyat tetapi ternyata sudah ada dalam penguasaan masyarakat seperti kasus pengambilan tanah adat untuk proyek pertambangan maupun proyek infrastruktur seperti waduk. Dikaitkan dengan sistem politik yang lebih luas permasalahan tersebut merupakan gambaran bagaimana ekspansi besar-besaran kapitalis ke masyarakat petani. Mekanisme kapitalisme telah menggantikan posisi tata produksi petani yang harmonis dan selama ini mampu menjamin keamanan pangan meskipun dalam masa rawan pangan sekalipun. Akibatnya adalah timbulnya ketegangan dan pemberontakan petani karena kapitalisme dianggap telah merusak kemapanan lembaga tradisional pedesaan yang selama ini dapat mengurangi risiko.

              Scott (1989:61) menulis bahwa akibat pertanian komersial dan pertumbuhan negara, kepercayaan petani akan jaminan subsistensi mulai menurun dan petani tidak ada pilihan lain kecuali melawan. Perlawanan petani disebabkan karena sumbangan untuk kesejahteraan petani semakin kecil. Hubungan eksploitasi dalam sistem kapitalisme telah mengubah tanah dan tenaga kerja sebagai kekayaan (asset), petani menjadi komoditas pasar. Namun sistem kapitalis memandang bahwa petani adalah sumber tenaga kerja dan modal yang dapat menambah sumbangan bagi kekuasaannya sebagai sumber eksploitasi. Intervensi sistem kapitalisme ke pedesaan telah menimbulkan benturan dan begitu banyak perubahan dalam aspek kehidupan petani. Konflik, kesenjangan sosial dan munculnya reaksi atau gerakan petani merupakan indikator atau gejala terjadinya perubahan. Menurut Landsberger dan Alexandrov ada lima sebab munculnya gerakan petani. Pertama inkonsistensi status, kedua kemerosotan relatif, ketiga kemerosotan status masa lalu dan ancaman masa depan, keempat kesadaran bersama tentang nasib yang dialami, dan yang kelima reaksi kolektif terhadap kedudukan yang rendah. Sedangkan menurut Scott (1989) dorongan moral merupakan alasan utama munculnya gerakan petani sehingga reaksi tersebut memiliki kekuatan moral yang besar. Dengan kata lain, gerakan petani muncul karena terus berkembangnya kontradiksi baru dalam sektor pertanian yang semakin komersial dan kapitalistis.

              Konflik-konflik tanah memunculkan reaksi petani. Reaksi spontan petani mempertahankan diri dari kekuatan yang mendominasi disebut sebagai gerakan defensif. Gerakan yang bersifat reformatif atau bentuk aksi petani yang berupaya untuk merebut bagian yang lebih besar dan lebih adil dari keadaan minimal yang sudah diperolehnya. Reaksi defensif petani merupakan kecenderungan reaksi petani di Indonesia ketika lahan mereka diambil, aksi-aksi protes dan demontrasi menolak penggusuran merupakan aksi spontan petani dalam mempertahankan diri dari ancaman kehilangan sarana produksi yang secara ekonomi sangat berarti. Aksi protes dan demontrasi petani dalam menolak untuk menanam tanaman tertentu merupakan aksi spontan petani untuk mempertahankan diri dari ancaman kekacauan dalam kebiasaan tata produksi petani yang selama ini dapat menjamin dan mengamankan petani dari krisis pangan. Sengketa tanah yang diikuti dengan penolakan menanam tebu merupakan salah satu bentuk penolakan petani atas tata produksi baru yang dianggap merugikan dan cenderung tidak memihak kepada kepentingan mereka. Menurut hasil penelitian Siahaan (1996) di 17 desa di Jawa Timur, aksi pembangkangan petani tebu merupakan reaksi relasional untuk mengartikulasikan kepentingan mereka terhadap hegemoni birokrasi. Perlawanan, pembangkangan petani bukan aksi pemberontakan petani karena diikat oleh kesadaran kelas tetapi dipersatukan oleh kesadaran persamaan pengalaman terjadinya proses marginalisasi dalam sistem produksi TRI. Program TRI bertujuan menjadikan petani “tuan di atas tanahnya sendiri” telah gagal. Program TRI ternyata lebih sebagai usaha tani kontrak yang lebih banyak membawa kepentingan ekonomi-politik negara dalam mengejar swasembada gula secara nasional daripada pemihakan riil kepada nasib petani.

 

Reaksi Petani : Defensif Atau Reformatifkah ?

              Pada masa feodal,intensitas konlik-konflik tanah cukup tinggi dan terjadi dibanyak bagian wilayah kerjaan dengan pola vertical, tetapi reaksi petani sebagai manifestasi dari konflik-konflik tanah tersebut tidak sebagai upaya petani penggarap untuk memperoleh tanah melainkan lebih sebagai manifestasi dari upaya pertahanan diri dari upaya pengambilan sebagian atau seluruh tanah mereka oleh raja atau melepaskan diri dari pemerasan dan kekejaman raja. Contoh yang paling jelas adalah dalam peristiwa pengambilan tanah-tanah oleh raja dari sikep lama kepada sikep baru.

              Sementara itu, pada masa colonial, intensitas konflik-konflik juga cukup tinggi, ini terlihat dari berbagai jenis pola perlawanan yang dilakukan rakyat terhadap colonial.  Frekuensi perlawanan rakyat yang bersifat terbuka, seperti perang Jawa maupun pemberontakan-pemberontakan petani, tidak pernah suruh dari tahun ke tahun. frekuensi perlawanan rakyat yang lebih tertutup dan tidak secara terang-terangan, berupa manifestasi secra tidak langsung sebagai aksi protes atas penindasan colonial, seperti  kecu ( perampokan ) maupun perbanditan, juga semakin meningkat dari waktu ke waktu.

              Pola perlawanan petani pada masa colonial tersebut berbeda dengan pola perlawanan petani yang terbentuk pada masa pascakolonial. Kalau pada masa kolonial, upaya petani adalah untuk mendapatkan kembali lahan-lahan yang dikuasai pemerintah kolonial,dan dengan segala keterbatasannya berujung bahu membahu bersama dengan elite lokal desa dan kelas menengah melawan kolonial,pada masa pasccakolonial upaya tersebut secara politis memiliki bentuk lain yang lebih ekstrem.

              Sementara itu, pada masa orde baru, perlawanan dan kerusuhan petani timbul lebih sebagai upaya petani mempertahankan diri dari ancaman kehilangan lahan yang hendak diambil para pemodal daripada aksi memperoleh tanah-tanah dengan bagian yang lebih besar dari yang sudah dimiliki seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya.

              Dari sekilas perjalanan sejarah tentang reaksi yang muncul ketika tanah-tanah petani diambil oleh suatu sistem ekonomi dan politik tertentu, terlihat bahwa sikap reformatif petani atas tanah-tanah ada pada masa kolonial dan pada masa pascakolonial, sedangkan reaksi defensive patani cendrungan ditemukan pada masa feodalisme dan Orde Baru.

              Reaksi reformatif petani pada masa kolonial dan pascakolonial terjadi dalam situasi posisi petani cukup kuat. Pada masa kolonial, kuatnya posisi petani terlihat dari kuatnya aliansi petani dengan elite desa dan kelas menengah, dan meliputi seluruh wilayah Indonesia, terlebih setelah pergerakkan nasional berkembang pesat. Kuatnya posisi petani pada masa pascakolonial terlihat dari dekatnya petani pada sistem politik melalui kebebasan berorganisasi dan aliansi petani yang sangat jelas kepartai-partai politik. Sebaliknya, pada masa kolonial dan Orde Baru, reaksi petani cendrung defensive. Pada kedua masa ini, posisi petani tidak cukup kuat sebagai pihak yang menguasai tanah. Pada masa kolonial, ketidakjelasan penguasaan tanah terjadi karena raja yang berkuasa atas tanha dan petani harus menyerahkannya jika sewaktu-waktu raja menghendaki.

 

Maps And Contact

Hubungi saya di

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Maps