KEADAAN MASYARAKAT PERKEBUNAN PADA MASA ORDE KOLONIAL
Latar
belakang masalah
Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan aset alam dan
melimpah ruah. Aset alam yang sangat menjadi primadona mulai dari zaman
penjajahan bangsa Indonesia sampai masa reformasi sekarang ini adalah
perkebunan. Diantara produksi perkebunan yang banyak menghasilkan terlebih pada
masa kolonial yakni perkebunan teh, tembakau, hingga pada masa sekarang yang
paling dikenal oleh masyarakat Indonesia itu sendiri maupun Negara lain yaitu
perkebunan kelapa sawit.
Jenis-jenis perkebunan tersebut banyak terdapat di wilayah bagian
Sumatera, yang dahulu dikenal dengan istilah Sumatera Timur di mana
Medan sebagai pusat atau sentral besar perkebunan dan juga sebagai pusat
pemerintahan. Karena tempat tersebut dianggap sebagai pusat, maka akan dilihat
pengkelasan sosial yang terjadi atau stratifikasi sosial yang ada dalam
kelompok-kelompok perkebunan.
Terlebih dimaksudkan juga untuk mengetahui sejarah yang terjadi
pada bangsa Indonesia pada masa penjajahan oleh negara asing termasuk di dalamnya
adalah negara yang berasal dari Belanda. Begitu banyaknya penindasan-penindasan
yang terjadi dalam perkebunan, penindasan serta kekerasan yang semakin
memiskinkan masyarakat terkhusus masyarakat pribumi pada masa kolonial
tersebut. Atau dengan kata lain melihat betapa tersiksanya penduduk kelas
pribumi pada waktu itu.
Rumusan masalah
Bagaimanakah keadaan masyarakat perkebunan pada masa orde kolonial?
Tujuan
Untuk mengetahui keadaan masyarakat perkebunan pada masa orde kolonial.
Pembahasan
Perkebunan dan “Frontier”
Masyarakat
perkebunan yang terbentuk di Sumatera Timur memiliki sifat yang paling baik.
Ciri-cirnya yang paling menentukan ialah dibuka kemudian, terletak di pinggrian
daerah jajahan, tumbuh cepat sebagai faktor yang dominan, serta keberadaan
majikan dan buruh yang bersifat sementara. Hegemoni para tuan kebun dan
kekerasan yang menandai perlakuannya terhadap para kuli sangatlah menonjol
untuk sistem di daerah rintisan.
Pembukaan Buitengewest (Daerah
Luar Jawa) merupakan langkah penting dalam menetapkan perbatasan imperium
Belanda di Asia Tenggara, yang menjelang akhir abad yang lalu sudah mendekati
penyelesaian. Kedua golongan yang menjadi tenaga penggerak perkebunan itu
semula boleh dikatakan seluruhnya (para majikan) atau sebagian besar (para
kuli) datang dari luar tanah jajahan ini. Para pengusaha swasta berinisiatif
memanfaatkan kedudukan strategis daerah yang jarang penduduknya tapi luas
tanahnya untuk menciptakan cara-cara produksi baru yang tidak terpengaruh oleh
struktur prakapitalis. Di samping alasan ekonomi, sejak semula telah berkaitan
dengan negara.
Persaingan dengan kekuatan asing bukan hanya alasan pemerintah
kolonial tergerak untuk mengisi kekosongan daerah pinggiran. Pertimbangan
politik dalam negeri menjadi alasan daerah yang diperebutkan harus diduduki dan
dilindungi. Dorongan untuk melakukan ekspansi disebabkan oleh padat karya Pulau
Jawa. Masa petani tidak memiliki daya gerak dan ekonominya tetap mandek di
tingkat yang sangat rendah. Berdasarkan hal tersebut, akan jauh lebih jika usaha
infrastruktur diarahkan ke daerah luar Jawa, baik segi teknologi maupun
manajemen. Para pembela jalan pikiran yang berkecenderungan kuat geopolitik itu
pada abad ke-20 terus mendesakkan gagasan supaya memindahkan titik beratt upaya
kolonial dari Jawa ke pulau-pulau lain di luar Jawa. Para tuan kebun yang pada akhir
tahun 1860-an membuka perusahaan mereka di Sumatera Timur dapat dianggap
sebagai pelopor politik ekspolitasi kapitalis. Keberhasilan usaha mereka
menjadi sumber inspirasi yang penting bagi para pengikut ideologi pembangunan
kolonial tahap akhir.
Ada perbedaan penting antara perusahaan-perusahaan perkebunan
klasik di Amerika Latin dan daerah Karibia, yaitu bahwa industri perkebunan
besar di Sumatera Timur lahir pada tahap akhir formasi kapitalis dan kolonial.
Proses yang di Amerika memakan waktu beberapa abad, di Asia hanya berlangsung
beberapa dasawarsa. Prinsip cara produksi yang baru itu adalah memadukan ilmu
manajemen Barat dengan tenaga kerja Asia dalam skala besar. Cara produksi ini umumnya
tidak disadari oleh massa tani yang sebelumnya menjadi andalan eksploitasi
kolonial. Dengan hal demikian, teknologi hanya dimanfaatkan secara terbatas.
Industri baru itu terpusat di kantong-kantong di pinggiran wilayah negara
kolonial yang menjadi induknya.
Pada sekitar tahun 1885 mulai tampak jelas bahwa produksi tembakau
di perusahaan-perusahaan perkebunan besar tidak akan bersifat sementara
melainkan tetap. Maka para pengusaha dan pemerintah pun mulai melakukan modal
besar-besaran yang dalam jangka panjang memang diperlukan yaitu untuk membangun
jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, rumah-rumah sakit, kantor-kantor
pemerintah, dan secara umum meningkatkan mutu fasilitas infrastruktur dan
kerangka institusional yang sesuai untuk kehidupan masyarakat yang lebih
teratur dan maju. Medan misalnya tumbuh menjadi kota seperti di Barat dan
wajahnya menjadi lebih indah. Peradaban modern berkembang pesat dan akhirnya
menyingkirkan peradaban primitif yang sebelumnya menjadi ciri Deli. Kemajuan
tercermin dalam kehidupan masyarakat dan pada akhir abad ke-19 kehidupan
masyarakat sudah lebih beradab dan maju.
Di antara tuan kebun yang paling awal hanya sedikit yang berhasil
mempertahankan kemandirian mereka. Sesudah boom
(kebangkrutan modal) pada tahun 1880-an, berlangsunglah resesi singkat pada
awal tahun 1890-an yang mengakibatkan dilakukannya reorganisasi pertama dalam
sistem manajemen industri kapitalis penuh. Peralihan sistem tersebut sejalan
dengan digantikannya usaha yang bersifat dagang dengan usaha yang lebih
bersifat industri. Budidaya tembakau kini terbatas hanya di daerah Deli dan
sekitarnya, yaitu daerah yang dahulu pertama kali dibuka untuk tanaman itu. Di
tempat lain di daerah itu mulai diperkenalkan jenis-jenis tanaman keras yang
baru seperti karet, sisal, dan kelapa sawit, akhirnya kelak jauh lebih penting
dari tembakau.
Lingkungan yang bersuasana internasional sudah ada di Deli sejak
daerah itu dibuka dan tetap bertahan sesudahnya. Orientasi kepada Pantai
Seberang berasal dari masa prakolonial. Ditinjau dari segi ekonomi, pada abad
ke-19 hubungan di antara kedua tersebut lebih banyak dilakukan oleh pedagang
Cina daripada pedagang Inggris. Belanda mulai menggarap daerah ini antara lain
karena takut pengaruh Inggris akan meluas lewat kaki tangan orang Cina di
negara-negara pantai di Malaya. Pada tahap awal sistem perkebunan, para agen
yang merupakan golongan kunci sangat kuat pengaruhnya. Pada 1876 residen
melaporkan bahwa perdagangan hampir semata-mata merupakan urusan orang Cina dan
dikendalikan oleh para pengusaha yang beroperasi dari Penang dan Singapura.
Pada dasarnya orang Cina memberi perhatian pada produksi agraria tetapi
pemerintah tidak membiarkan orang selain para tuan kebun Eropa memasuki usaha
tersebut.
Dalam berhubungan dengan Malaya kalangan Cina memainkan peranan
penting. Pada masa permulaan itu semua yang diperlukan penduduk Eropa di
Sumatera Timur, termasuk bahan makanan, datang dari Penang. Nienhuys tidak
hanya mengambil barang dagangan dari sana melainkan juga kuli-kulinya yang
pertama. Modal untuk pembukaan tanah sebagian besar diperoleh dari Stratis Settlements. Lewat jalan itu
juga produksi dari Sumatera Timur memasuki pasar dunia. Pelayaran dari dan ke
Deli selama bertahun-tahun berlangsung lewat Penang dan kemudian lebih sering
lewat Singapura. Semula sukar sekali mencapai Sumatera Timur dari Batavia.
Pelayaran ke Riau makan waktu lima hari dan itu baru lah bagian pertama dari
perjalanan. Dari sana hanya sekali sebulan ada kapal menuju pelabuhan Belawan.
Campur tangan pemerintah kolonial kecil sekali peranannya di
Sumatera Timur yang berkembang dinamis. Perusahaan swasta di sana mulai
melakukan kegiatan dengan derajat otonomi yang cukup luas, dan berkat letaknya,
yaitu di pinggiran Hindia-Belanda dibandingkan dengan daerah lain daerah itu
tidak terlalu dikendalikan oleh amtenar pemerintah. Para tuan kebun berasal
dari berbagai kebangsaan dan justru karena itu ikatan mereka dengan pemerintah
kolonial sangat kurang. Sistem kerja disusun menurut praktek-praktek yang sudah
berlaku di Malaka. Ikatan antara khalayak Eropa di Sumatera Timur dan di Malaya
sangat erat, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang sosial.
Akhirnya, ciri daerah kolonisasi Sumatera Timur ialah bahwa orang
ke sana bukan dengan niat menetap selamanya. Baik tuan kebun maupun kuli
beranggapan bahwa keberadaan mereka di sana hanyalah sementara. Di
perusahaan-perusahaan perkebunan Amerika yang lama, sebagian besar buruh dan
pengusaha pun berasal dari tempat lain, namun mereka datang bukan hanya bekerja
melainkan juga menetap. Di Sumatera Timur tidak demikian halnya, sama dengan
masyarakat kolonial yang lain di mana terdapat perkebunan besar. Bahkan sesudah
tahun-tahun pertama yang sulit berlalu, Deli tetap merupakan tempat transit
bagi anggota staf kulit putih. Di sini mereka hanya ingin mengumpulkan uang
sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya dan kembali ke Eropa.
Pemimpin
perkebunan lebih suka selalu mengganti tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang
lama harus digantikan dengan tenaga kerja yang masih segar. Tenaga kerja segar
dapat membayar sendiri ongkos untuk mendisplinkannya dan tidak memerlukan
banyak latihan yang dibebankan kepadanya. Tidak ada izin tinggal di luar
perkebunan untuk kuli, dan upah kerja tidak mencakup tunjangan hidup untuk
keluarga atau untuk kedatangan anggota keluarga yang tidak bekerja. Tuan kebun
hanya menginginkan kerja terikat untuk jangka terbatas. Prinsip ini berlaku
terus selama beberapa dasawarsa pertama abad dua puluh. Data tentang pesatnya
pergantian pekerja hampir tidak ada. Satu sumber hanya menyatakan bahwa
pergantian setiap tahun sepersepuluh dari jumlah tenaga kerja itu dikeluarkan
dan diganti dengan tenaga kerja baru. Karyawan perkebunan dari tingkat atas
sampai bawah hanya tinggal sementara di perkebunan. Ada yang tinggal lebih lama
dari jangka kontrak tetapi bertentangan dengan keinginan mereka. Tidak ada
pengaruh positif dari golongan pengusaha dan tenaga kerja dari tempat kerja
atau dekat tempat kerja itu sendiri karena organisasi masyarakat di
perkebunan-perkebunan besar sangat berbeda.
Plantokrasi
Plantokrasi merupakan perkebunan besar yang menggunakan manajemen
produksi yang birokratis dan represif. Manajemen produksi ini terjadi di Medan
sebagai markas besar di wilayah Sumatera Timur dan sesudahnya tempat itu
menjadi pusat pemerintahan daerah. Hal itu membuat para tuan kebun menganggap
bahwa Deli adalah ciptaan mereka yakni jaringan infrastruktur seperti jalan
raya, kereta api, jaringan telepon dan sebagainya yang kesemuanya di biayai
oleh perusahaan perkebunan. Sebagai pusat perkebunan pada kala itu, Medan
dijiwai oleh semangat perkebunan dan keberanian, semangat kerja keras, serta
tidak menyukai kelambanan dan harus aktif sehingga sejarah perkebunan sangat
diresapi di wilayah tersebut.
Perusahaan-perusahaan
besar “Deli Maatschappij” menciptakan kesan yang baik dan orang di pucuk
pimpinannya dipandang sebagai raja Deli. Dikarenakan perusahaan swasta tidak
berkurang, oleh karena itu para tuan kebun cepat menyadari bahwa keuntungan
akan berada di pihak mereka apabila mereka bersatu.
Selain tuan kebun, persekutuan yang dikelola oleh PT. di Sumatera
Timur ikut serta pula kepala-kepala orang Cina dan bangsawan pribumi, yang
mengambil keuntungan dari lemahnya pemerintah dan tidurnya aparat kehakiman.
Seperti kepala-kepala Cina yang bertugas mendisiplinkan orang-orang setanah air
mereka diperkebunan terdiri dari kalangan pedagang kelas menengah yang tinggal
dikota-kota penting dan pelabuhan didaerah itu dalam jumlah besar serta
bertindak sebagai agen-agen perusahaan Cina yang berpusat di Singapura dan
Penang. Mereka adalah mata rantai penting dalam jaringan distribusi, baik legal
maupun illegal seperti penyelundupan opium, penjualan kuli kontrak yang
melarikan diri, dan pemasokan pelacur.
Pemerintah pribumi berjalan sepenuhnya dalam bayangan birokrasi
kolonial. Para mantan kepala orang pribumi (pejabat pribumi) tidak begitu
berperan. Walau mereka lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan kuli kebun,
namun mereka tetap rendah di mata tuan kebun. Mereka menjilat tuan kebun dan
mereka dapat mengadili warga sendiri apabila ada yang berani memberi tempat
berteduh atau memanfaatkan tenaga kulu perkebunan yang melarikan diri.
Tuan kebun disaat ingin membeli tanah, harus tahu bahwa pejabat
pribumi yang lebih rendah pun meminta bayaran sebagai imbalan atas kerja sama
mereka. Pada mulanya tuan kebun mendatangi orang yang berpengaruh dikesultanan
yaitu Datuk, Tengku, Sibayak, sebagai perantara dalam berhubungan dengan
Sultan. Dalam kesempatan itu, ia memberikan uang pelicin dan membuat perjanjian
bahwa akan ditambah 1000 dolar apabila ia memperoleh kontrak tanah tersebut. Di
saat sudah mendapatkan persetujuan dari Sultan dan memberikan uang pelicin
kepada Sultan, selanjutnya adalah mendatangi krani (juru tulis) Sultan yang
harus menyiapkan kontrak rangkap empat dan tentu krani juga harus mendapatkan
uang pelicin.
Deli Maatschappij
dikenal di Belanda sebagai sebagai perusahaan tembakau yang paling baik, maka
tidak mudah seseorang diterima menjadi asisten, dan akibatnya para karyawan
Deli Maatschappij menganggap diri mereka sebagai elite tuan kebun dan agak
memandang rendah rekan-rekan mereka diluar perusahaan itu.Namun yang jauh lebih
penting dari pemisahan status adalah perbedaan antara “junior dan senior” dalam
pimpinan perusahaan. Asisten yang baru bekerja di Deli hampir tak masuk
hitungan dalam pergaulan sosial, dan tak terfikir untuk bergaul secara
sederajat dengan para atasan. Hubungan diantara mereka bersifat hierarkis,
namun dihadapan para kuli mereka tentu memiliki adat sopan santun yang tak
boleh ditinggalkan.
Dalam masyarakat
perkebunan, lelaki mendominasi staf perkebunan dari atas sampai bawah, dan juga
dikalangan kuli, kaum perempuan menjadi minoritas. Dari seluruh kuli sebanyak
62.000 orang yang bekerja di Deli pada awal abad ke-20, dan hanya 5.000
perempuan, semuanya adalah orang Jawa. Kaum lelaki seluruhnya termasuk usia
muda, yang biasa disebut sedang kuat-kuatnya.
Betapa rusaknya susila baik tuan kebun, kepala-kepala pribumi, maupun kuli kontrak pada waktu itu. Perempuan menjadi korban pencabulan, perempuan tinggal satu rumah dengan lelaki tanpa adanya ikatan perkawinan sehingga dengan mudah dibuang begitu saja, homoseksualitas biasa terjadi diantara orang Cina maupun lelaki Eropa terlebih dipermukiman yang tidak ada atau sedikit perempuan.
Rasialisme dan kekerasan
Superioritas orang kulit putih terhadap inferioritas di perkebunan
sangat terlihat. Bagi semua pihak yang terlibat cirri khas menguasai-dikuasai
tak bisa diubah lagi dan semua pendatang baru-baik tukang kebun maupun kuli-dengan
cepat menyesuaikan diri dengannya. Tenaga kerja selamanya terdiri dri orang
Timur yang sebagian rendah sekali statusnya. Pengawasan berada di tangan
orang-orang yang sadar akan superioritas rasialnya, dan mereka semua hidup
dalam tradisi patriakhat (Broersma 1919: 263).
Penilaian akan suku bangsa tertentu sangat terlihat: Orang Cina dianggap
penipu besar dan brutal, orang Jawa lamban, pemalas dan pemarah, sedang orang
Keling pembuat ribut dan pengotor (Westerman 1902:23), atau kekanak-kanakan,
pengecut dan cenderung suka mengadu (Haarsma 1889:34).
Dalam menempatkan pegawainya pemerintah memperhitungkan konstelasi
istimewa. Para dokter Jawa yang menjelang akhir abad ke-19 ditunjuk untuk
merawat orang senegerinya dilarang berpakaian seperti rekan-rekannya orang
Eropa. Sesuai dengan kebiasaan setempat mereka harus mengenakan pakaian
pribumi. Golongan tuan kebun juga dikenal angkuh luar biasa. Namun perlu
dibedakan antara mereka yang berkemauan baik dan mereka yang memang jahat.
Yang disebut pertama lebih banyak mendidik para kuli menjadi orang
yang berguna. Mereka memiliki rasa tenggang terhadap kekurangan para kuli,
bertindak sebagai bapak yang tegas, yang ucapannya merupakan hukum. “Sering
orang menyatakan, ‘Kuli adalah kanak-kanak yang besar’ menurut saya, terlalu
kurang ditekankan bahwa kalaupun benar mereka itu anak-anak yang ‘besar’,
kadang-kadang tingkah mereka sangat menjengkelkan” (Dixon 1913:47)
Dalam hubungan diantara kedua belah pihak, jarak antara kuli dan
tuan kebun dilunakkan oleh semacam tanggung jawab kebapaan pihak tuan kebun.
Tetapi pada tipe kebun tipe yang lain jarak itu justru melebar menjadi jurang
yang hampir tak terseberangi lagi. Kuli tidak memahami Bahasa Belanda.
Sebaliknya anggota staf Eropa tak memperlihatkan keinginan mempelajari bahasa
para kuli itu. Kalau seorang pegawai menunjukkan keinginannya untuk mempelajari
bahasa para kuli, ini sama saja dengan merendahkan diri ke tingkat kuli
kontrak. Sehingga Bahasa Melayulah yang
menjadi bahasa perantara yang biasa dipakai terutama dengan pengawas sebagai
perantara.
Menjadi kuli kontrak di perkebunan berarti yang bersangkutan
sesungguhkan diasingkan dalam dua pengertian, yaitu pertama, mereka tak
diinzinkan menggunakan alat produksi dan kedua, tak dibolehkan memiliki
identitas sebagai manusia. Merujuk pada laporan Rhemrev, seorang amtenar
departemental menyatakan dalam advisinya kepada menteri daerah jajahan bahwa
kuli di Deli hanya dipandang sebagai mesin hidup bukan sebagai manusia. Pendapat
yang umum di kalangan atas orang Eropa di Deli ialah bahwa ketika menghadapi kuli
dari Asia mereka hanya perlu menahan diri karena satu hal saja, yaitu karena
mereka mengakui bahwa seekor binatang pun memiliki hak, bukan hak tas perlakuan
yang manusiawi, melainkan perlakuan dari seorang manusia.
Rasialisme yang tak terpisahkan dari lingkungan perkebunan
bukanlah akibat melainkan syarat bagi perbudakan tenaga kerja. Kontak antar ras
yang berlainan warna kulit memang tak terhindarkan, justru karena itu cara-cara
melakukan kontak dirumuskan dengan teliti dan harus berlangsung menurut
aturan-aturan yang tertulis dengan teliti pula. Sejumlah besar penganiayaan
kejam yang disebutkan oleh Rhemrev dalam laporannya bukanlah akibat pelanggaran
oleh kuli di tempat kerja melainkan akibat “keberanian” mereka dalam pergaulan
masyarakat. Dari perbedaan dalam menilai cirri-ciri manusia inilah terlihat
mengapa rasialisme berkaitan erat dengan situasi kolonial.
Iklim kekerasan
Adanya ordinasi
pada tahun 1880 yang bertujuan membwa perubahan praktek-praktek jahat (kuli
kontrak) yang menjadi ciri perkebunan di wilayah Sumatra timur ternyata tidak
berdampak bahkan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perlindungan hukum
kepada para kuli kontrak. Justru para tuan tanah semakin bertindak otrokasi dan
memperlakukan para kuli dengan sangat buruk, bahkan berita ini sempat menembus
ke dunia luar, berita ini tidak dapat ditutup-tutupi karena tindakan kekerasan
merupakan cirri yang menonjol dalam industry perkebunan dan pertambangan di
daerah Sumatra Timur
Kasus penyiksaan terhadap kuli kontrak semakin meruak dengan
adanya kabar pemberontakan dikalangan buruh tambang Cina di Bangka, terjadi
karena adannya pencapan pada mereka untuk tujuan identifikasi. Hal ini menjadi
pembahasan di parleman ditambah lagi dengan adanya laporan dari pejabat cina
yang memberikan izin warganya untuk menjadi kuli kontrak di Bangka merasa
curiga karena tidak mendapatkan kabar mengenai kondisi para kuli tersebut.
Keadaan lain mengenai kekerasan terhadap kuli kontark terjadi di Pulau Singekep
(Riau) bahwa kuli disana bermatian seperti tikus, didaerah Lebong menggambarkan
bahwa perlakuan penguasa terhadap kuli kontrak sangat tidak manusiawi bahkan
kuli lebih memilih lari ke rimba dan aapabila kuli melakukan kesalahan maka
akan disentuh dengan besi panas oleh seorang dokter dengan alasan untuk
percobaan fisiologi padahal untuk memaksa mengakui kesalahan, kemudian mayat
kuli kontrak yang meninggal dirumah sakit dilemparkan begitu saja ke padang
ilalang. Beberapa kejadian tersebut di ceritakan oleh Van Kol yang memeperoleh
informasi dari Tshdbowsy yang menceritakan kejadian yang dilihatnya di acara
Kongres Kedokteran di Paris.
Pemerintahan melalui Menteri
Cremen tidak menghiraukan cerita tersebut dan menganggap Van Kol
menyebarkan berita yang tidak benar, maka pada tahun 1990 kepala Departemen
Kehakiman menunjuk Hoetink sebagai pejabat urusan Cina untuk melakukan inspeksi
singkat di Rejang Lebong. Hoentik menyatakan bahwa direksi pertambangan telah
melalukan beberapa perbaikan hanya saja masih ada keluhan mengenai sikap dokter
yang apabila sedang marah maka ia akan menganiaya pasien dengan tendangan dan
pukulan serta menyakiti pasien tanpa alasan. Kemudian angka kematian mencapai
37% cerita yang didengarnya bahwa tatkala mayat-mayat dicampakan begitu saja ke
tanah – seperti anjing. Pada tahun 1902 Hoetlink melaporkan kunugan ke bagian
Timur Hindia – Belanda tepatnya di perusahaan Soelamata yang mempekerjakan 851
kuli kontrak, namun dalam jangka waktu setengah tahun hanya tersisa
setengahnya; 169 orang (20%) meninggal, 18 orang melarikan diri, 132 orang
dikirim pulang dan tersisa kuli yang bertahan dengan bayaran enam sen perhari.
Mereka yang bekerja kurang dari 12 hari dalam sebulan karena angka kesakitan
kecil, tidak mendapat upah pada hari gajian, sebaliknya diikat pada tiang dan
dicambuk. Pemerintah memiliki catatan mengenai kasus-kasus yang terjadi pada
kuli kontrak : 20 cambukan rotan untuk 1194 kasus pelarian dan kepemilikan
benda tajan, 15 cambukan rotan untuk 246 kasus pelarian tapi kembali lagi dengan
sukarela, 10 cambukan rotan untuk 130 kasus kemalasan kerja, dan tiap harinya
seorang dokter rata-rata memeriksa 4 orang kuli yang mengalami cambukan rotan.
Catatan kasus kekerasan ini diakui oleh Hoetink dimana benar terjadi kejahatan
tersebut, diluar jawa juga terjadi namun dengan dalil guna menegakan ketertiban
dan kedisiplina. Maka dari laporan yang ada dan laporan yang diterima
pemerintahan mendatangi setiap kepala daerah dan ditanyai pendapat mengenai
penghapusan hukumna namun mereka tidak menyetujuinya dikarenakan caratersebut
membuat orang takut dan menumbuhkan sikap disiplin dari para pekerja.
Dengan laporan serta inspeksi yang dilakukan menggambarkan bahwa
kuli kontrak dianggap tak kurang kriminalnya dari pekerja paksa. Karenanya,
sikap terhadap golongan kuli kontrak dipandanng hanya dengan disiplin besi saja
“sampah pribumi” atau “bangsat-bangsat tak berguna” itu dapat disuruh bekerja
dan terus dipekerjakan. Tiang hukuman merupakan alat pemerintah colonial untuk
mendudukan kuli yang suka berontak.
Penguasa yang lalai
Ketika taktik menunda jawaban itu hanya sedikit hasilnya, mulailah
pemerintah kolonial mencari cara pelarian dengan menggelapkan bahan-bahan yang
memberatkan. Yang menarik dikegiatan ini ialah tidak adanya statistik tentang
kejahatan di Sumatera Timur sejak 1897. Sebelum tahun ini, setiap nomor
Koloniaal Verslag selalu membuat informasi tentang hal tersebut, dan seperti
dikemukakan oleh mantan residen kooreman dalam sebuah pidatonya, angka-angka
itu selalu ada, juga untuk bertahun-tahun sesudahnya. Tetapi, apa yang
disingkirkannya ternyata muncul dalam pembahasan berikutnya dengan cara yang
lebih terbuka. Cremer adalah mantan tuan kebun, dan sebagai politikus liberal
ia membela kepentingan perkebunan-perkebunan besar di Sumatera yang termuka.
Oleh karenanya, sesudah ia menjadi menteri (1897-1901). Koloniaal Verslag
bungkam mengenai sisi gelap Deli.
Pejabat suka
menolak menginformasikan keadaaan di daerah jajahan dengan alasan demi
kepentingan negara. Cara itu sebetulnya merupakan penolong terakhir mereka,
tapi anehnya cara itu sering digunakan karenanya jumlah laporan yang tidak di
ungkapkan kepada umum banyak sekali. Pihak berwenang berusaha menghilangkan
kesan bahwa ada alasan untuk mengkhawatirkan keadaan perburuhan di
perkebunan-perkebunan besar di sumatera timur. Vanden Brand dianggap terlalu
melebih lebihkan. Dikatakan bahwa tidaklah seburuk yang digambarkan. Pernyataan
yang menentramkan dilengkapai dengan argumen-argumen berikut:
1.
Betapa pun
menyedihkannya berbagai kejadian tersebut, taraf jumlahnya tak berarti sama
sekali jika dibandingkan dengan keadaan dahulu diperkebunan-perkebunan itu.
Kooreman, mantan residen Sumatera Timur yang beberapa tahun sebelumnya pensiun,
berusaha keras menunjukkan bahwa justru pada masa dinasnya telah dicapai
kemajuan. Penggantinya, Vander Steenstraten, menulis surat rahasia yang sama
namanya kepada menteri.
2.
Dalam
mengajukan semua kritik itu harus di ingat bahwa sebagian besar kuli kontrak
rendah mutunya untuk mencapai hasil yang memuaskan, mutlak diperlukan disiplin
yang keras, dan dalam melaksanakan ordonansi kuli tuan kebun sudah semestinya
memerlukan lebih banyak ruang gerak dibandingkan dengan para majikan yang bisa
bergerak tanpa kerja paksa. Menurut Kepala Departemen Pangreh praja, cukup
beralasan saran yang diajukan pada 1903 untuk mewajibkan kuli kontrak bekerja
terus apabila pada masa kontraknya terdahulu mereka terbukti malas atau enggan
bekerja. Dahulu, kuli yang habis masa kontraknya hanya boleh dipaksa bekerja
terus karena absen lebih lama dari waktu yang sudah ditentukan gara-gara sakit,
lari, atau dihukum, tetapi belakangan seorang pengusaha bisa juga memaksa
kuli-kuli kontrak terus bekerja bila prestasi kerjanya tidak memuaskan
(Vb.3-3-1903, No7).
3.
Ketiga,
kebanyakan orang yang mengemukakan pendapatnya itu sepakat bahwa keadaan
diperkebunan-perkebunan besar yang tergabung dalam deli planters vereeniging tidak memiliki keluahan apapun. Hanya di
perkebunan-perkebunan kecil yang lebih terpencil dan sering kali masih berada ditangan
swasta terjadi berbagai ketidakadilan yang tidak boleh diketahui orang. Dalam
laporannya Hotink menyatakan, akan lebih baik kiranya bagi para kuli apabila
seluruh industri pertanian di Sumatera Timur berada dibawah kontrol
perusahaan-perusahaan besar (hoetink 1902 : 26) bahkan anggota parlemen dari
Partai Sosialis, Van Kol, menyatakan bahwa keadaan kuli diperkebunan-perkebunan
tembakau yang besar sungguh memuaskan (Handelingen Tweede Komer 21-11-1902:172)
suatu ucapan yang disambut menteri Idenburg dengan rasa syukur.
4.
Keeempat,
begitu masih jauh kekerasan yang mesih terjadi terutama masih diakibatkan oleh
tindakan membabi buta para pengawas Asia. Para mandor Jawa dan tandil Cina
sengaja bertindak keras untuk menunjukkan kekuasaan mereka. Di lingkungan
negeri asalnya, kuli Cina khususnya terbiasa dengan perlakuan yag agak lain.
Tegasnya, kekerasan merupakan kebiasaan sehari-hari dalam pergaulan di antara
orang Asia, dan karena itu sesungguhnya kekerasan merupakan kelanjutan belaka
dari praktek-praktek tradisional dan dalam hal ini orang kulit putih tidak ikut
campur.
5.
Kelima, tidak
dapat dibantah bahwa pemimpin perusahaan yang terdiri dari orang Eropa
terkadang jug bersalah melakukan kekerasan. Biasaanya mereka melakukan sebagai
reaksi terhadap propokasi atau untuk melindungi diri terhadap ancaman fisik
dari pada kuli yang harus mereka pimpin. Kebanyakan hal itu terjadi di kalangan
asisten muda yang belum lama berada di Deli dan tak tahu bagaimana harus
berbuat dalam keadaan yang berbahaya. Dalam hubungan ini, Cremer memberi alasan
bahwa dikalangan tuan kebun terdapat cukup banyak orang Jerman yang berperangai
Rusia (yang terkenal kaku dan keras ala militer). Diantara
orang Eropa tentu ada sejumlah kecil yang menyalahgunakan kekuasaan dan berlaku
kejam. Tetapi, itu adalah bentuk penyelewengan perorangan. Kemarahan yang
membabi buta yang kadang-kadang membuat meletus dikalangan kuli yang bisa
dinamakan amuk dianggap disebabkan oleh ciri-ciri irasional kelompok kuli, tapi
sadisme yang sering dilakukan oleh orang Eropa tak pernah dicap sebagai
perilaku kolektif. Bahkan perilaku buruk perorangan itu dianggap disebabkan
oleh lingkungan yang mempengaruhi orang yang bersangkutan saat itu. Pola
tingkah laku tersebut dengan mudahnya disebut Tropenkolder. Bagaimanapun,
unsur-unsur jahat itu hanya disebut sebagai perkecualian:
6.
Keenam, ada
tuduhan dari pihak majikan bahwa pemerintaha sendirilah yang bersalahan dengan
buruknya keadaan seperti disebutkan oleh aparat pemerintah, khususnya
kepolisian dan kehakiman yang selama beberapa dasa warsa tidk dikembangkan
secara maksimal. Sepintas lalu terkesan bahwa dengan kata-kata itu hendak
dinyatakan, jika infrastruktur administratif yang lemah dikembangakan tepat
pada waktunya maka praktek buruk yang kini menyebar keluar takkan pernah
terjadi. Padahal, yang sebenarnya hendak dikatakan ialah bahwa pejabat
pemerintah tidak cukup membantu mengendalikan tenaga kerja. Pemerintah bukan
terlalu sedikit melainkan justru terlalu banyak turut campur dalam urusan
diperkebunan hingga mengakibatkan wibawa pemimpin perusahaan tak dapat
diperbaiki lagi. Beberapa pengacau saja unruk satu perkebunan sudah cukup untuk
menyulut semangat pemberotakan. Karena mengira bahwa keluhan mereka tentang
keadaan buruk mereka akan diperhatikan kontrolir maka semangat pemberontak pun
meningkat. Ditinjau dari pandangan ini maka paksaan terhadap kuli sesungguhnya
masih sangat kurang. Demikian juga reaksi direksi pertambangan Sumatera
terhadap laporan Hoetink yang membongkar kekejian diperusahaan itu (Rejang Lebong).
Jawaban direksi pertambangan ditutup demikian.
Pendapat seperti itu umum dikalangan para pengusaha. Bukan lebih
banyak melainkan lebih sedikit campur tangan pemerintah yang diperlukan sistim
perburuhan. Adalah keliru pendapat yang menyatakan bahwa ordonansi kuli
menjadikan buruh pendatang sebagai korban yang tak berdaya. Sebaliknya, justru
para majikan yang menjadi korban kelirunya pelaksanaan peraturan itu. Kurangnya
kuli hanya menguntungkan kuli kontrak, dan selama keadaan ini terus berlangsung
maka perlindungan hukum apa pun pada hakikatnya tidak diperlukan.
Inspeksi perburuhan unruk melindungi penerima kerja dari pemberian
kerja tidak terlalu berarti di Deli, karena kuli disana menikmati perlindungan
terbaik dan ideal dari kepentingan pribadi majikan. Hukum permintaan dan
penawaran di Deli lebih menguntungkan penerima kerja dan tidak menguntungkan
pemberian kerja. Kalaupun ada ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan maka
itu justru datang dari pihak penerima kerja, jadi merugikan pihak pemberi kerja (Gedenkbock
D.B.M 1925:10).
Pendirian tersebut lebih banyak dipahami daripada ditolak oleh
instansi resmi yang langsung bersangkutan dengan masalah ini. Mantan residen
Kooreman menyatakan , antara tahen 1884 dan 1899 hanya terjadi beberapa
peristiwa pembuhunan karena ‘’sikap kurang hati-hati , oleh karenanya ia
menyimpulkan, penganiyaan hanya merupakan perkecualian (Kooreman 1903an,24,56)
dalam laporannya tentang Sumatera Timur
Hoetink memperingatkan agar tidak mengusik kekuasaan tuan kebun, jika
tidak perlu industri pertanian pun harus dapat berkembang terus tanpa
ngangguan, demi kepentingan kolonial yang lebih luas. Insiden-insiden tidaklah
lebih dari penyimpangan yang menyedihkan dari ukuran dan praktek-prakteek yang
telah diterima. Menurut pendapatnya, apabila kita terlalu banyak menekan
pelanggaran yang sebetulnya ringan maka akan mudah sekali terbentuk gambaran
yang salah tentang keadaan diperkebunan. Jelaslah Hoetink merasa mengemban
tugas mengoreksi kecenderungan itu dan melawan segala kritik yang menurutnya
terlalu berlebihan dari dunia luar yang kurang benar mendapat informasi.
Menteri jaerah jajahan membacakan kata-kata itu dari laporan
Hoetink kepada Maajelis Rendah untuk mencoba menghilangkan kesan buruk yang
telah ditimbulkan oleh Van Den Brand dengan brosurnya (Handelingen Tweede Kamer
21-11-1902:173). Tetapi, Van Den Brand bertahan dengan gigih, dan dengan
publikasi-publikasinya yang baru ia menolak satu demi satu argumen yang telah
dikemukakan untuk menyangkal unduhannya dan untuk menetralisasikan pendapat
umum. Ia menyatakan, kejadian yang digambarkan bukan berasal dari tahun-tahun
yang sudah lama berlalu melainkankan dari masa belum lama berselang.
Selanjutnya dikatakan, kekejaman paling mengerikan adalah yang dilakukan oleh
orang Eropa para pengawas Asia hanya melakukannya apabila mereka diperintah
atasan dan sering juga dihindari oleh atasan kulit putuh.
Pernyataan Cremer bahwa terutama pada pegawai Jerman yang suka
bertindak tak kenal ampun, oleh Van den Brand disebut bertentangan dengan
kebenaran. Akhirnya, tak ada alasan untuk menyatakan bahwa keadaan perusahaan
besar yang memiliki perkebunan langsung disekitar Deli lebih baik dari
perkebunan swasta yang lebih kecil dan agak jauh letaknya. Khususnya Van den
Brand membantah pendapat bahwa semua itu hanya ekses, yaitu pelanggaran atas
ordonansi kuli yang apabila ada pengawasan yang lebih ketat dapat diatasi atau
dapat dicegah ‘’Bertentangan dengan apa apa yang biasa terjadi apabil kita
berbicara tentang undang-undang, yang salah disini bukan orangnya. Sistem lah
yang salah, tak dapat dibenarkan dan tidak bermoral; ekejaman itu hanya gejala
dari penyakit (Van den Brand 1904b:57)’’.
Van den Brand menyatakan, pelbagai pelanggaran itu adalah akibat
logis dari ordonansi kuli, dan tanpa tedeng aling-aling ia mencela peraturan
khusus mengenai hubungan perburuhan di Sumatera Timur. Dalam mengambil
kesimpulan ini, ia tentu berpegang pada pengetahuannya yang mendalam tentang
lapotan Mr. Rhenrev. Pada Mei 1903 pejabat pengadilan itu mendapat tugas pergi
Sumatera Timur untuk menyelidiki kebenaran pernyataan tentang berbagai
pelanggaran berat seperti diutarakan Van den Brand dalam brosurnya yang pertama
tadi.
Dari apa yang telah ditulis oleh Rhenrev jelas benar bahwa Van den
Brand tidk memutarbalikkan kebenaran. Ia pun tidak melebih-lebihkan hanya
karena tidak mendapat cukup informasi maka gambarannya tentang cara-cara
melakukan kekerasan kurang lengkap. Rhemrev mengakui, secara garis besar apa
yang dituduhkan tersebut benar. Ia juga menyadari, tidak semua bahan yang
dikemukakan itu diketahuinya. Baik kuli maupun tuan kebun tidak bersedia
bercerita banyak kepadanya. Yang pertama karena takut terancam jiwanya, sedang
yang kedua takut terancam kariernya. Namun, segala yang ia sempat dengar
melampaui segala dugaannya semula. Rhemrev telah menemukan demikian banyak
kejahatan hingga akhirnya ia memutuskan penghentian pencacatan semua kejahan
itu, Karena dukungan kehakiman yang cukup, bagaimana
ia pun tidak dapat mengajukan para pelanggar ke pengadilan (Rhemrev 1904:341).
Penggunaan kekerasan dan
pengawasan kerja
Pada bagian ini kita membicarakan mengenai kekersan terhadap buruh tak dapat lagi
dinyatakan sebagai kekeliruan yang hanya sesekali terjadi, intimidasi hukuman
badan, penjara, dan siksaan merupakan tingkat tingkat hukuman dalam pola umum
praktek kekuasaan tanpa kendali yang menjadi ciri hubungan antara tuan kebun
dan kuli.dengan kata lain kekerasan tidak terpisahkan dari sistem perburuhan di
perkebunan besar. Faktor-faktor penentu kekerasan
itu adalah sebagai berikut;
1.
Untuk
mengatasi kekurangan tenaga kerja, semua perintis perkebunan yang pertama diizinkan
mendatngkan dari luar yang kedua harus diusahakan mendorong politariat baru
untuk mencapai prestasi kerja yang mantap.adanya cara paksaan yang dipergunakan
dalam proses kerja sebetulnya tak perlu dibarengi dengan kekerasan.akan tetapi
dengan adanya cara tersebut menyebabkan dilakukannya kekerasan.
2.
Semua
perkebunan mempekerjakan rombongan pekerja secara bergiliran dan sebagian besar
melakukan pekerjaan kasar.yang akan menyebabkan harga beli seorang kuli sangat
rendah, dan mereka dapat dengan mudah untuk digantikan upah yang renda yang
memungkinkan dibentuknya cadangan tenaga kerja.dengan cara ini memungkinkan
para majikan tak begitu memedulikan apakah kuli kurang atau lebih dari satu
orang tenaga kerja begitu murah hingga pengusaha tak punya motif ekonomi untuk
memperlakukan kulinya dengan baik.kerana baik pemberi dan penerima kerja hanya
tinggal sementara diperkebunan maka terjedilah dehumanisasi dalam perkebunan.
3.
Sejalan
dengan membesarnya skala perkebunan, berubah juga sifat industri. Cara produksi
perkebunan pun berubah dari bentuk hak milik di tangan seorang tuan kebun
pribadi ke bentuk manajerial dengan seorang administrator yang diangkat oleh
perusahaan besar dan berkedudukan ditempat lain. Akibatnya jarak antara lapisan
acak dan lapisan dasar perkebunan bertambah besar dan hubungan diantara keduanya pun menjadi bertambah tidak akrab.
4.
Ketika para
tuan kebun muncul untuk pertama di Sumatera Utara. Pejabat pemerintah boleh
dikata tak ada sama sekali. Dalam beberapa dasawarsa sesudah itu pun pembukaan
tanah berjalan jauh lebih cepat dari pengembangan aparat pemerintahan. Industri
swasta disana memperoleh atau lebih tepat disebut mengambil wewenang kepolisian
dan kehakiman sendiri, yang ditempat lain di tanah jajahan itu tidak ada. Agar
kuli dapat selalu dikendalikan, bila perlu para tuan kebun dapat menggunakan
cara-cara yang sah. Dalam hal ini para pejabat daerah member bantuan dengan menghukum
para kuli sebaliknya, para pejabat sengaja tidak menjatuhkan sanksi apabila
para tuan kebun melanggar peraturan perburuhan.caranya dengan menyatakan bahwa
pengaduan terhadap tuan kebun tidak dapat diterima, tidak mendaftar atau
mengusut kejahatan yang dilakukan.mengabaikan tuduhan yang dilancarkan atau
dengan membantu menyingkirkan saksi-saksi yang merugikan.
5.
Kuli
pendatang yang dengan ‘suka rela’ menenda tangani kontrak tak bisa lagi
membatalkannya. Sekali dipekerjakan diperkebunan, boleh dikata tak mungkin lagi
ia melarikan diri. Ciri ordonasi kuli ialah dikembalikan kuli yang lari ke perkebunan,
dengan perangkat hokum yang kuat.kadang kadang terjadi kuli disuruh
menendatangani kontrak dengan paksa. Mereka bekerja terus-menerus diperkebunan
dan terus dalam pengawasan. Mereka tidak dapat kembali ke kampung halaman dan
ke keluarganya. Jadi penindasan yang dialami para kuli lebih hebat dan boleh
dikatakan bersifat menyeluruh dari penindasan terhadap buruh merdeka. Lain kuli
selalu merasa yakin bahwa dirinya tergantung sepenuhnya pada majikan.
Kesimpulan
Pola perkebunan yang ada di Sumatera Timur berbeda dengan yang ada
di wilayah Jawa maupun Amerika Latin. Ketersediaan lahan dan tenaga kerja
menjadikan Sumatera Timur menjadi wilayah sasaran kaum kolonial untuk
mengembangkan usaha perkebunannya. Adap meskipun begitu kolonial Belanda
bukan tanpa saingan. Mereka menghadapi saingan orang-orang Cina dari Malaya
yang merupakan kaki tangan Inggris. Oleh karena itu Belanda membuat sistem
manajerial yang mencegah masuknya orang Cina tersebut ke wilayah perkebunan
Sumatera Timur. Kasus rasialisme terjadi sangat tinggi. Kaum buruh yang memang
selalu ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan (paling bawah)
mendapatkan pelecehan rasial oleh kaum penguasa (kolonial). Banyak stigma
negative yang dilekatkan pada kaum buruh. Bahkan ada yang menyamakannya dengan
seekor binatang.
Kekerasan juga sering dialami oleh para buruh di perkebunan. Mereka mendapathukuman dan siksaan jika tidak melakukan apa yang diperintahkan dan yang diinginkan oleh penguasa. Bahkan banyak dari mereka yang lari ke hutan agar tidak lagi mendapatkan kekerasan, meskipun hal ini juga beresiko tinggi. Penguasa pun tidak luput dari kesalahan. Berbagai kesalahan yang ada mereka tutupi agar dunia luar tidak mengetahuinya. Mereka juga membantah dan membuat pernyataan yang meyakinkan dunia luar akan keberhasilan perkebunan selama ia berkuasa. Pengawasan yang ketat juga menyebabkan buruh tertekan dan tersiksa karena hukuman yang diberikan tidak setimpal dengan perbuatan. Sistem kerja yang dibuat menyebabkan upah buruh menjadi sangat rendah. Para pendatang baru juga terpaksa menanda tangani perjanjian di perkebunan dengan konsekuensi akan sangat sulit untuk keluar. Majikan selalu merasa berkuasa atas buruh sehingga mereka meyakini bahwa buruh akan bergantung sepenuhnya kepada penguasa.
Saran
Dari hasil
pembahasan di atas maka apa yang menimpa buruh di perkebunan saat jaman
kolonial silam, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa buruh adalah aset
yang sangat berharga di perkebunan. Perlakuan
buruk yang diterima buruh dapat kita jadikan sebagai pembelajaran untuk
menjadikan buruh perkebunan sebagai subjek, tidak lagi sebagai objek sang
penguasa. Perlakuan yang buruk hanya akan merugikan kedua belah pihak karena
buruh akan merasa tertekan dan akan sangat sulit baginya untuk bekerja maksimal
bagi penguasa. Oleh karena itu penguas perlu memperhatikan aspek humanis buruh
agar kasus-kasus yang terjadi di masa lampau, seperti kasus rasialisme dan
kekerasan tidak terulang kembali. Pengawasan tidak harus selalu disertai dengan
kekerasan.
Tags : Jurnal Sosiologi